Peranan Sektor Luar Negri Terhadap Indonesia
Peranan luar negeri terhadap Indonesia sangat berpengaruh dalam berbagai bidang dan sektor ,dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kesehatan dan bantuan bantuan luar negeri lainya. Semua itu sangat membantu dalam perkembangan kesejahteraan bangsa indonesia
A. IMF (International Monetary Fund)
Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.
Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru.
Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori Konferensi Keuangan dan Moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli, 1944. Artikel tentang Perjanjian IMF berlaku mulai 27 Desember 1945, dan organisasi IMF terbentuk pada bulan Mei 1946, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947.
Lembaga ini, bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Bretton Woods. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang menginginkan pinjaman dari IMF, keistimewaan BIS serta pinjaman pembangunan Bank Dunia, harus menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.
IMF adalah lembaga pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Lembaga internasional ini beranggotakan 182 negara. Kantor pusatnya terletak di Washington. Misi lembaga ini adalah mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai bantuan keuangan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran. Sebuah negara akan meminta dana kepada IMF ketika sedang dilanda kiris ekonomi. Pinjaman tersebut terkait erat dengan berbagai persyaratan, yang disebut kondisionalitas. Mata uang IMF adalah SDR — Special Drawing Rights. Mulai 20 Agustus 1998, 1 SDR = US$ 1,33.
IMF dijuluki ‘organisasi internasional paling berkuasa di abad 20, yang sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi’. Ada pula yang mengolok-olok IMF sebagai singkatan dari ‘institute of misery and famine’ (lembaga kesengsaraan dan kelaparan). Sebagaimana halnya Bank Dunia, lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Woods setelah Perang Dunia II. Menurut pencetusnya, Keynes dan Dexter White, tujuannya adalah ‘menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional’ yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930-an. Akan tetapi peran itu sekarang berbalik 180 derajat, setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neo-liberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir swasta dan investor internasional. Lembaga keuangan tersebut dikecam sebagai tak lebih dari perpanjangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
IMF diserang kritik
Selama bertahun-tahun IMF dikecam karena meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan. Laporan-laporan terbaru dari Kongres AS dan Parlemen Inggris juga memberikan kecaman pedas terhadap tindakan-tindakan IMF. Kepala ahli Ekonomi Bank Dunia, Joseph Stiglitz, sangat mengecam IMF atas perannya dalam krisis Asia. Di Indonesia, IMF dituding sebagai biang keladi kepanikan yang berbuntut pada krisis keuangan, setelah ia memaksa penutupan 16 bank dan membuat kesepakatan restrukturisasi besar-besaran yang mengakibatkan investor panik. Kendati sejak musim gugur 1999 IMF menempuh langkah pengurangan kemiskinan sebagai sasaran utama, masih perlu dicermati seberapa kuat daya penyembuhnya.
Menurut laporan staf IMF sendiri: “Sering didapati bahwa program-program (IMF) diikuti oleh meningkatnya inflasi dan anjloknya tingkat pertumbuhan” (Khan 1990). Institut Pembangunan Luar Negeri (ODI) Inggris menyimpulkan bahwa program-program IMF mengandung ‘pengaruh terbatas kepada pertumbuhan ekonomi,’ ‘mengurangi pendapatan riil’, ‘gagal memicu arus modal masuk,’ ‘tidak begitu berdampak terhadap angka inflasi’, ‘memangkas tingkat investasi’, ‘berbiaya sosial besar,’ ‘menciptakan destabilisasi politik.’
Bagaimana pinjaman berlaku
Ada beberapa macam pinjaman;
SBA – standby arrangements: pinjaman jangka pendek 1-2 tahun
EFF – extended fund facility: pinjaman jangka menengah 3 tahun dengan peninjauan sasaran setiap tahun.
SAF – structural adjustment facility: pinjaman jangka menengah dengan konsesi tertentu selama tiga tahun bagi negara-negara berpendapatan rendah.
ESAF – enhanced structural adjustment fund: mirip SAF, tapi berbeda cakupan dan rentang persyaratannya.
Amerika Serikat mengontrol pembuatan keputusan di IMF melalui hak votingnya, sesuai dengan besarnya hak suara yang dimiliki yakni 17.81%. Angka tersebut cukup memberinya hak untuk memveto kebijakan IMF. Selain AS, tidak ada negara yang mempunyai lebih dari 6% hak suara dan mayoritas negara anggota mempunyai kurang dari 1%. Pinjaman IMF dianggap sebagai sesuatu yang ‘keramat’; yang tidak bisa dilalaikan oleh suatu negara.
Persyaratan – obat IMF
Nota Kesepakatan atau Letter of Intent (LoI) adalah dokumen yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar bisa memperoleh pinjaman IMF. LoI didahului dengan negosiasi antara kementerian keuangan negara yang bersangkutan dan IMF. Dokumen tersebut biasanya ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala bank sentral. LoI memuat kebijakan-kebijakan berskala besar yang harus diimplementasikan oleh pemerintah. Tidak jarang, LoI sangat jauh jangkauannya. Unsur-unsurnya sering mencakup, antara lain: sasaran anggaran berimbang, sasaran-sasaran pengadaan uang dan inflasi, kebijakan nilai tukar uang, keseimbangan perdagangan dan kebijakan perdagangan, reformasi hukum perburuhan, reformasi struktur PNS, privatisasi, dan perubahan perundang-undangan. Kadang-kadang Memorandum tambahan disertakan pada LoI.
IMF menambahkan syarat-syarat pada pinjamannya. Dalam jangka pendek, umumnya IMF menekankan kebijakan-kebijakan berikut:
devaluasi nilai tukar uang, unifikasi dan peniadaan kontrol uang; liberalisasi harga: peniadaan subsidi dan kontrol; pengetatan anggaran.
Dalam jangka panjang, umumnya IMF menekankan kebijakan-kebijakan berikut:
liberalisasi perdagangan: mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif;deregulasi sektor perbankan sebagai ‘program penyesuaian sektor keuangan’;privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara;privatisasi lahan pertanian, mendorong agribisnis;reformasi pajak: memperkenalkan/meningkatkan pajak tak langsung;
‘mengelola kemiskinan’ melalui penciptaan sasaran dana-dana sosial’pemerintahan yang baik’.
Kesepakatan terbaru antara Pemerintah Indonesia dan IMF
Pada 4 Februari 2000, IMF menyetujui pemberian pinjaman — jenis EFF — berjangka waktu tiga tahun sebesar SDR 3,638 milyar (sekitar US$5 milyar) untuk mendukung program reformasi ekonomi dan struktural Indonesia. Dari jumlah tersebut, SDR 260 juta (sekitar US$49 juta) diberikan pada hari itu juga dan sisanya akan diberikan setelah dilakukan peninjauan kinerja sasaran dan program pada periode berikutnya
Kesepakatan Pinjaman Pasca-krisis
Tabel berikut ini menunjukkan tiga kesepakatan terakhir IMF dengan Pemerintah Indonesia. Jumlah pinjaman sesungguhnya lebih kecil daripada jumlah yang disetujui — yakni Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menerima total dana yang disediakan.
Konsultasi dengan masyarakat sipil, LSM dan Aktivis
IMF mengatakan bahwa sulit menerima masukan dari masyarakat sipil mengenai pinjaman karena kendala waktu. Tapi, LSM bisa mendesak untuk bertemu dengan para utusan misi IMF. Jika mereka menolak, mereka bisa diadukan kepada para petinggi IMF dan pers. LSM juga bisa menyoroti sasaran/kebijakan yang belum diimplementasikan, kebijakan-kebijakan yang bermasalah dan menyarankan kebijakan yang dapat disisipkan. Pinjaman terbaru dari IMF akan berlaku hingga 31 Desember 2002, tetapi sewaktu-waktu dapat ditunda bila sasaran tidak tercapai.
B. ADB (Asian Development Bank)
Bank Pembangunan Asia (ADB) adalah Bank Pembangunan Daerah didirikan pada tanggal 22 Agustus 1966 untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi negara di Asia. Bank mengakui anggota PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP, sebelumnya dikenal sebagai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh) dan non-regional negara-negara maju . Dari 31 anggota pada pendiriannya, ADB kini memiliki 67 anggota - yang 48 berasal dari di Asia dan Pasifik dan 19 luar. ADB dimodelkan erat pada Bank Dunia , dan memiliki sistem suara tertimbang serupa di mana suara didistribusikan secara proporsional dengan modal langganan's anggota. Saat ini, baik Amerika Serikat dan Jepang memiliki 552.210 saham, proporsi terbesar 12,756% saham di masing-masing.
ORGANISASI
Badan tertinggi yang membuat kebijakan bank adalah Dewan Gubernur terdiri dari satu wakil dari setiap negara anggota. Dewan Gubernur, pada gilirannya, memilih di antara mereka sendiri dari 12 anggota Dewan Direksi dan wakil mereka. Delapan dari 12 anggota yang berasal dari regional (Asia-Pasifik) orang anggota, sedangkan yang lain berasal dari anggota non-regional.
Dewan Gubernur juga memilih bank Presiden yang adalah ketua Dewan Direksi dan mengelola ADB. Presiden memiliki jabatan berlangsung lima tahun, dan dapat dipilih kembali. Secara tradisional, dan karena Jepang merupakan salah satu pemegang saham terbesar bank, Presiden selalu Jepang. Presiden saat ini adalah Haruhiko Kuroda, yang menggantikan Tadao Chino pada tahun 2005.
Kantor pusat bank berada pada 6 ADB Avenue, Mandaluyong City , Metro Manila , Filipina , dan memiliki kantor perwakilan di seluruh dunia.Bank ini mempekerjakan sekitar 2.400 orang, yang berasal dari 55 dari 67 negara anggotanya, dan dengan lebih dari separuh dari staf yangFilipina .
SEJARAH
1962-1972
ADB pada awalnya dipahami oleh beberapa orang Jepang berpengaruh yang merumuskan "rencana pribadi" untuk sebuah bank pembangunan daerah pada tahun 1962, yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Jepang merasa bahwa bunga di Asia tidak dilayani oleh Bank Dunia dan ingin mendirikan sebuah bank di mana Jepang secara institusional diuntungkan. Setelah ADB didirikan pada tahun 1966, Jepang mengambil posisi terkemuka di bank, tetapi menerima presiden dan beberapa "posisi cadangan" lainnya penting seperti direktur departemen administrasi.Pada akhir 1972, Jepang memberikan kontribusi $ 173.700.000 (22,6% dari total) terhadap sumber daya modal biasa dan $ 122.600.000 (59,6% dari total) untuk dana khusus. Sebaliknya, Amerika Serikat menyumbang hanya $ 1.25 juta untuk dana khusus.
ADB melayani kepentingan ekonomi di Jepang karena sebagian besar pinjamannya pergi ke Indonesia , Thailand , Malaysia , Korea Selatandan Filipina , negara-negara dengan mana Jepang memiliki hubungan perdagangan yang penting; bangsa ini menyumbang 78,48% dari total pinjaman ADB 1967-1972. Selain itu, Jepang menerima manfaat nyata, 41,67% dari total pengadaan 1967-1976. Jepang terikat kontribusi dana khusus untuk sektor disukai dan daerah dan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana tercermin dalam sumbangan yang $ 100 juta untuk Dana Khusus Pertanian pada bulan April 1968.
Takeshi Watanabe menjabat sebagai presiden pertama ADB 1966-1972.
1972-1986
saham Jepang kontribusi kumulatif meningkat dari 30,4 persen pada tahun 1972-35,5 persen pada 1981 dan 41,9 persen pada tahun 1986. Selain itu, Jepang adalah sumber penting dari pinjaman ADB, 29,4 persen (dari $ 6,729.1 juta) pada 1973-1986, dibandingkan dengan 45,1 persen dari Eropa dan 12,9 persen dari Amerika Serikat. presiden Jepang Inoue Shiro (1972-1976) dan Yoshida Taroichi (1976-1981) mengambil sorotan. Masao Fujioka, presiden keempat (1981-1990), mengadopsi gaya kepemimpinan yang tegas. Ia mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas ADB menjadi agen pembangunan yang berdampak tinggi. rencana-Nya dan filsafat perbankan menyebabkan meningkatnya gesekan dengan direktur AS, dengan kritik terbuka dari Amerika pada pertemuan tahunan 1985.
Selama periode ini ada dasi kelembagaan yang kuat paralel antara ADB dan Departemen Keuangan Jepang, khususnya Biro Keuangan Internasional (IFB).
Sejak 1986
berbagi Its kontribusi kumulatif meningkat dari 41,9 persen pada 1986-50,0 persen pada tahun 1993. Selain itu, Jepang telah menjadi pemberi pinjaman penting untuk ADB, 30,4 persen dari total di 1987-1993, dibandingkan dengan 39,8 persen dari Eropa dan 11,7 persen dari Amerika Serikat. Namun berbeda dengan periode sebelumnya, Jepang telah menjadi lebih tegas sejak pertengahan tahun 1980-an. rencana Jepang adalah untuk menggunakan ADB sebagai wadah bagi daur ulang surplus modal yang besar dan "katalis" untuk menarik modal swasta Jepang ke wilayah tersebut. Setelah 1985 Plaza Accord , produsen Jepang didorong oleh yen tinggi untuk pindah ke Asia Tenggara. ADB memainkan peran dalam menyalurkan modal swasta Jepang untuk Asia dengan meningkatkan infrastruktur setempat. ADB juga berkomitmen untuk meningkatkan kredit untuk isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan dan penduduk, pembangunan perkotaan dan lingkungan, sampai 40 persen dari total pinjaman dari sekitar 30 persen pada saat itu.
Pemberian Kredit
ADB menawarkan "keras" pinjaman dari sumber daya modal biasa (OCR) dengan persyaratan komersial, dan Asian Development Fund (ADF) yang berafiliasi dengan ADB meluas "lunak" pinjaman dari sumber dana khusus dengan kondisi konsesi. Untuk OCR, anggota berlangganan modal, termasuk elemen disetor dan callable, 50 persen disetor rasio untuk berlangganan awal, 5 persen untuk Umum Ketiga Penambahan Modal (GCI) pada tahun 1983 dan 2 persen untuk Modal Keempat Umum Kenaikan 1994. ADB meminjam dari pasar modal internasional dengan modal sebagai jaminan.
Pada tahun 2009, ADB diperoleh anggota-kontribusi untuk perusahaan Kelima Umum Penambahan Modal 200%, sebagai tanggapan terhadap panggilan dari G20 pemimpin untuk meningkatkan sumber daya bank-bank pembangunan multilateral sehingga dapat mendukung pertumbuhan di negara-negara berkembang di tengah krisis keuangan global. Untuk 2010 2011, dan sebuah% 200 GCI memungkinkan pinjaman sebesar $ 12,5-13,0 miliar pada tahun 2010 dan sekitar $ 11,0 miliar pada 2011. Dengan kenaikan ini, ini modal dasar bank telah tiga kali lipat dari $ 55 miliar $ 165000000000.
Proyek Terkenal dan Bantuan Teknis
- Afghanistan Diaspora Proyek
- Pendanaan Utah State University menyebabkan proyek-proyek untuk membawa keterampilan tenaga kerja di Thailand [ rujukan? ]
- Gempa dan Tsunami Proyek Dukungan Darurat di Indonesia
- Greater Mekong Subregional Program [6]
- ROC Ping Offshore Hu Minyak dan Gas Bumi Pengembangan
- Kemitraan Strategis Sektor Swasta untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Filipina
- Gas Trans-Afganistan Pipeline Penilaian Kelayakan
- Pinjaman sebesar $ 1,2 milyar untuk jaminan keluar dari krisis ekonomi yang akan datang di Pakistan dan pergi pendanaan bagi negara-negara berkembang kebutuhan energi, khususnya proyek-proyek Hydro-power [7]
KRITIK
Sejak's dini hari ADB, kritikus telah menuduh bahwa dua donor utama, Jepang dan Amerika Serikat , memiliki dampak luas terhadap pinjaman, kebijakan dan keputusan kepegawaian.
Oxfam Australia telah mengkritik Bank Pembangunan Asia ketidakpekaan kepada masyarakat lokal. "Operasi di a dan internasional tingkat global, bank-bank tersebut dapat merusak hak asasi manusia itu orang melalui proyek-proyek yang memiliki hasil merugikan untuk dan memarjinalkan masyarakat miskin." Bank juga menerima kritik dari Program Lingkungan PBB , menyatakan dalam laporannya bahwa " banyak pertumbuhan telah dilewati lebih dari 70 persen penduduk pedesaan, banyak di antaranya yang langsung tergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian dan pendapatan ".
Ada kritik bahwa proyek-proyek ADB skala besar menyebabkan kerusakan sosial dan lingkungan karena kurangnya pengawasan. Salah satu proyek kontroversial terkait ADB-paling Thailand 's Mae Moh menembakkan listrik stasiun-batubara . Lingkungan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan lingkungan pengamanan kebijakan ADB serta kebijakan untuk masyarakat adat dan pemindahan paksa , sementara biasanya sampai standar internasional di atas kertas, sering diabaikan dalam praktek, terlalu jelas atau lemah untuk menjadi efektif, atau hanya tidak diberlakukan oleh pejabat bank.
Bank telah dikritik atas perannya dan relevansi dalam krisis pangan . ADB telah dituduh oleh masyarakat sipil mengabaikan peringatan menjelang krisis dan juga berkontribusi untuk itu dengan kondisi pinjaman yang mendorong banyak yang mengatakan tidak adil tekanan pemerintah untuk deregulasi dan swastanisasi pertanian , yang mengarah ke masalah-masalah seperti kekurangan pasokan beras di Asia Tenggara . [29]
Bank juga telah dikritik oleh Perang Vietnam veteran untuk pendanaan proyek-proyek di Laos, karena Amerika Serikat 15% saham 'di bank, ditanggung oleh pajak. [30] Laos menjadi komunis negara setelah AS menarik diri dari Vietnam, dan Perang Saudara Laos dimenangkan oleh Pathet Lao , yang secara luas dipahami telah didukung oleh Angkatan Darat Vietnam Utara .
Pada tahun 2009, bank mengesahkan strategi pendanaan 2,9 miliar $ untuk proyek-proyek yang diusulkan di India . Proyek-proyek dalam strategi ini hanya indikatif dan masih perlu lebih lanjut disetujui oleh dewan bank direksi, namun, RRC Jurubicara Kementerian Luar Negeri Qin Gang menyatakan, "Bank Pembangunan Asia, terlepas dari keprihatinan utama dari Cina, menyetujui Country India Strategi Kemitraan yang melibatkan sengketa teritorial antara China dan India menyatakan. Cina ketidakpuasan yang kuat selama ini .... bank bergerak tidak hanya serius tarnishes namanya sendiri, tetapi juga merusak kepentingan anggotanya. "
ANGGOTA:
ADB mempunyai 67 anggota (per 2 Februari 2007). Nama adalah sebagai diakui oleh ADB.
Tahun setelah nama anggota menunjukkan tahun keanggotaan. Pemegang saham terbesar ADB adalah Jepang dan Amerika Serikat, masing-masing% 15,57 memegang saham. Pada saat itu negara berhenti menjadi anggota, Bank akan mengatur pembelian kembali itu negara saham tersebut oleh Bank sebagai bagian dari penyelesaian piutang dengan negara tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 dan 4 Pasal ini.
Republik China (Taiwan) awalnya bergabung sebagai "Cina" sebagai anggota pendiri yang mewakili seluruh Cina. Namun, saham modal Bank didasarkan pada ukuran modal Taiwan, tidak seperti Bank Dunia dan IMF di mana pemerintah di Taiwan telah memiliki saham yang mewakili seluruh China sebelum Republik Rakyat Cina bergabung dan mengambil Republik China kursi. Pada tahun 1986, sebuah kompromi dilakukan ketika Republik Rakyat Cina bergabung dengan lembaga tersebut. ROC diizinkan untuk mempertahankan keanggotaannya, tetapi dengan nama Taipei, Cina - nama itu protes. Uniknya, hal ini memungkinkan kedua sisi Selat Taiwan untuk diwakili di institusi tersebut.
C. IGGI (Intergoverment Group on Indonesia
Kelompok Antar pemerintah bagi Indonesia
Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (bahasa Inggris: Intergovernmental Group on Indonesia; disingkat IGGI; dulunya disebut Consultative Group on Indonesia atau CGI) adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 oleh Belanda untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.
Selain Belanda, anggota lain IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang,Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat.
IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Bantuan awal IGGI adalah dalam penyusunan program rencana lima tahun Indonesia, Repelita I (1969-1973) dan pendanaan 60% darinya.
Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. IGGI kemudianpun digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI). Keputusan ini juga terjadi setelah Ketua IGGI, Jan Pronk, mengecam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991.
Usaha untuk membentuk IGGI tersebut mulai dilakukan pada bulan September 1966 dalam pertemuan antara 12 negara kreditor yang dilaksanakan di Tokyo untuk mengetahui rencana Indonesia dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan evaluasi IMF akan rencana tersebut. Dalam forum ini, Indonesia berhasil menggalang dukungan dan menegosiasikan utangnya kepada para kreditur dalam forum Paris Club dan dirasakan perlunya forum antar pemerintah untuk membantu pembangunan di Indonesia, baik berupa dana maupun pemikiran. Kesepakatan untuk membentuk sebuah forum formal dalam rangka membantu perekonomian Indonesia dicapai pada pertemuan ini. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan diplomasi pembangunan waktu itu. Pada tanggal 20 Februari 1967, IGGI dibentuk melalui pertemuan formal di Amsterdam yang dihadiri oleh sejumlah negara kreditor utama dan lembaga Internasional.
Sejak pendiriannya pada tahun 1967, IGGI memainkan peran yang krusial dalam mengatur tanggapan komunitas keuangan internasional terhadap krisis finansial yang dihadapi Indonesia. IGGI menrupakan forum Internasional yang menjadi perantara koordinasi antara Indonesia dan bank – bank Internasional dalam hal ide – ide pembangunan dan program bantuan keuangan.
Diplomasi pembangunan Indonesia pada masa awal Orde Baru tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memperoleh bantuan luar negeri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diplomasi ekonomi, yaitu mengamankan resources ekonomi yang berasal dari luar negeri untuk pembangunan ekonomi luar negeri. Dalam hal ini, resources ekonomi utama yang berusaha diamankan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari negara – negara maju.
Namun, jika kita lihat kembali kondisi dunia pada masa terbentuknya IGGI, maka dapat kita lihat kepentingan para negara kreditor tersebut dalam terbentuknya IGGI. Penulis setuju dengan pendapat Zainuddin Djafar dalam Rethinking the Indonesian Crisis, yaitu adanya kepentingan negara Barat untuk membendung pengaruh komunisme. Seperti yang kita tahu, pada masa itu, dunia sedang berada dalam era Perang Dingin. Pembentukan IGGI ini dapat kita anggap sebagai pelaksanaan dari teori containment untuk mencegah Indonesia kembali memihak blok Timur seperti pada masa Demokrasi Terpimpin. Indonesia dinilai sebagai sebuah negara yang sangat strategis dalam pelaksanaan teori containment ini karena merupakan negara Asia Tenggara yang cukup terkemuka. Karena itu, penanaman pengaruh blok Barat pada Indonesia dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan pengaruh blok Barat di kawasan Asia Tenggara.
Masuknya bantuan luar negeri tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan berbagai kebijakan dalam negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengamankan kepentingan para negara kreditor tersebut di Indonesia, terutama kepentingan ekonomi. Sesuai dengan perspektif realis yang menyatakan bahwa pemberian bantuan luar negeri pada dasarnya dilakukan atas dasar kepentingan negara pemberi bantuan tersebut. Selalu ada kepentingan yang melatarbelakangi pemberian bantuan. Sebagai contoh yang sangat jelas, dalam sebuah wawancara yang dilakukan John Spilger terhadap Nicholas Stern sebagai pimpinan ekonom Bank Dunia, terungkap bahwa meskipun World Bank dan negara kreditor memberi pinjaman 100%, namun sebenarnya sebagian besar uang tersebut digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi negara kreditor dan hanya sekitar separuh uang pinjaman tersebut yang benar-benar masuk ke negara miskin tersebut.
Pemberian bantuan dengan tujuan seperti ini membuat Indonesia terjebak dalam kondisi dependensi. Indonesia menjadi sangat tergantung dengan bantuan asing tersebut, yang terlihat dari dimasukkannya hutang luar negeri dalam daftar sumber dana APBN. Ketergantungan terhadap sumber pendanaan asing ini memungkinkan intervensi pihak asing terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dengan begitu, lewat bantuan luar negeri, maka negara – negara Barat dapat mengontrol kehidupan politik dan ekonomi dalam negeri. Hal ini terlihat dari penguasaan pihak asing terhadap sumber daya alam di Indonesia, kemudahan masuknya barang impor dari negara – negara Barat, dan berbagai kebijakan Pemerintah yang selalu memihak terhadap perusahaan asing jika terjadi konflik antara buruh lokal dan perusahaan asing tersebut. Indonesia dalam hal ini berada dalam posisi sebagai negara perifer yang selalu bergantung pada negara – negara sentral. Indonesia diposisikan sebagai pemasok tenaga kerja yang murah serta bahan mentah dalam pembagian kerja global tersebut.
Kondisi dependensia ini menjadi sebuah ”bom waktu” bagi Indonesia. Terbukti, setelah Perang Dingin berakhir dan nilai strategis Indonesia dalam teori containment hilang, maka berbagai akses terhadap sumber pendanaan luar negeri tersebut menjadi sulit. Stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri menjadi terganggu dan akhirnya berpuncak pada terjadinya Krisis Moneter tahun 1998. Pihak asing pun telah menguasai banyak sumber daya strategis dalam negeri melalui berbagai perusahaan multinasional.
Meski begitu, di luar berbagai efek negatif yang disebabkan oleh bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, terbentuknya IGGI tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan diplomasi pembangunan pertama Indonesia, karena merupakan bentuk kepercayaan luar negeri yang dilembagakan.
Sebagai kesimpulan, pergantian rezim membawa perubahan pada orientasi politik Indonesia dari politik revolusioner menjadi pembangunan kembali ekonomi dalam negeri dan pemulihan hubungan dengan negara-negara luar. Terbentuknya IGGI merupakan hasil dari diplomasi pembangunan pertama Indonesia. Bantuan luar negeri yang diterima dari IGGI tersebut membawa Indonesia pada kondisi dependensia atau ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri tersebut dan ketidakmandirian dalm penentuan kebijakan dalam negeri. Meski begitu, pembentukan IGGI ini tetap dapat dilihat sebagai keberhasilan pertama dari diplomasi pembangunan dalam mencapai sasarannya, yaitu mendapatkan mendapatkan bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.
Hubungan Akrab
Hubungan Belanda–Indonesia semakin akrab. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda. Dan pada tahun berikutnya, Ratu Juliana, melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Sementara itu, makin banyak kalangan di Belanda mengikuti perkembangan di Indonesia dengan kritis. Korupsi meraja lela. Pelanggaran hak azasi manusia makin menjadi-jadi. Masyarakat internasional mulai mempertanyakan legalitas penahanan orang-orang yang dicap sebagai anggota PKI di Pulau Buru.
Pada tahun 1979, atas desakan dunia internasional, pemerintah Orde Baru mengembalikan para tahanan politik (tapol) ke daerah asal mereka, dan secara bertahap membebaskannya.
Pelanggaran HAM
Di luar negeri, suara kritis terhadap pelanggaran HAM di Indonesia makin gencar.Operasi Pembunuhan Misterius (Petrus) pada tahun 1980-an membuat kecaman makin gencar. Ketika Belanda mengecam keras peristiwa penembakan terhadap para demonstran di kompleks pemakaman Santa Cruz Dilli, 12 November 1991, pada bulan Maret 1992 Jendral Soeharto memutuskan membubarkan IGGI.
Sumber:
http://yudhitc.wordpress.com/2007/06/25/122/
http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/hubungan-belanda%E2%80%93indonesia-periode-iggi-1967-%E2%80%93-1992
http://blackswan313.wordpress.com/2009/07/14/iggi-sebuah-keberhasilan-diplomasi-dan-jebakan-dependensi/
Kamis, 05 Mei 2011
perekonomian indonesia
d)Pemerataan pembangunan
Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hipotesis Kusnets (1963) yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidakmerataan (inequality) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (trickle down effect), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (trickle down effect) tidak selalu terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Ketidakmerataan juga menjadi masalah dunia. Menurut data World Development Report 2006, 15,7% penduduk Indonesia pada tahun 1996 berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat menjadi 27,1 % pada tahun 1999. Gini Index untuk pemerataan penghasilan Indonesia adalah 0,34, hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan yang cukup besar di Indonesia. Gini index merupakan ukuran tingkat penyimpangan distribusi penghasilan, Gini index diukur dengan menghitung area antara kurva Lorenz dengan garis hipotesis pemerataan absolut. Gini Index untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai 0,46, nilai ini menunjukkan adanya ketidakmerataan kepemilikan tanah yang cukup besar.
Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Gini Index untuk pemerataan pendidikan di Indonesia mencapai 0,32, angka ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan (vicious circle). Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.
Di Indonesia persentase balita yang kekurangan gizi mencapai 27,3% pada tahun 2000. Angka ini cukup besar dan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Tingkat gizi yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang kurang menjangkau ke daerah terpencil di Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat mortalitas balita yaitu 41 kematian balita per 1.000 balita dan tingkat mortalitas ibu yang mencapai 230 kematian ibu per 100.000 kelahiran menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan.
Pemerataan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Maka dari itu pemerataan penting bagi pembangunan , apabila ada pembangunan yang di jalankan setengah setengah maka akan menganggu pembangunan yang lain dan bisa jadi akan menjadi terbengkalai karena setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian kepemimpinan , maka sistem pemerataan pembangunan yang ada harus di jalankan sesegera mungkin agar tidak berbenturan dengan waktu yang ada.
Pemerataan pembangunan sangan bergantung pada kebijakan pemerintah yang di rancang atau di buat
Ada tiga permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan yaitu:
1. Sumber dana pembangunan.
2. Alokasi dana pembangunan.
3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan.
Sumber : http://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html
Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hipotesis Kusnets (1963) yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidakmerataan (inequality) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (trickle down effect), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (trickle down effect) tidak selalu terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Ketidakmerataan juga menjadi masalah dunia. Menurut data World Development Report 2006, 15,7% penduduk Indonesia pada tahun 1996 berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat menjadi 27,1 % pada tahun 1999. Gini Index untuk pemerataan penghasilan Indonesia adalah 0,34, hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan yang cukup besar di Indonesia. Gini index merupakan ukuran tingkat penyimpangan distribusi penghasilan, Gini index diukur dengan menghitung area antara kurva Lorenz dengan garis hipotesis pemerataan absolut. Gini Index untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai 0,46, nilai ini menunjukkan adanya ketidakmerataan kepemilikan tanah yang cukup besar.
Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Gini Index untuk pemerataan pendidikan di Indonesia mencapai 0,32, angka ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan (vicious circle). Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.
Di Indonesia persentase balita yang kekurangan gizi mencapai 27,3% pada tahun 2000. Angka ini cukup besar dan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Tingkat gizi yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang kurang menjangkau ke daerah terpencil di Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat mortalitas balita yaitu 41 kematian balita per 1.000 balita dan tingkat mortalitas ibu yang mencapai 230 kematian ibu per 100.000 kelahiran menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan.
Pemerataan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Maka dari itu pemerataan penting bagi pembangunan , apabila ada pembangunan yang di jalankan setengah setengah maka akan menganggu pembangunan yang lain dan bisa jadi akan menjadi terbengkalai karena setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian kepemimpinan , maka sistem pemerataan pembangunan yang ada harus di jalankan sesegera mungkin agar tidak berbenturan dengan waktu yang ada.
Pemerataan pembangunan sangan bergantung pada kebijakan pemerintah yang di rancang atau di buat
Ada tiga permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan yaitu:
1. Sumber dana pembangunan.
2. Alokasi dana pembangunan.
3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan.
Sumber : http://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html
perekonomian indonesia
c)Iklim
Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun.
Namun suhu juga sangat bevariasi; dari rata-rata mendekati 40 derajat Celsius pada musim kemarau di lembah Palu - Sulawesi dan di pulau Timor sampai di bawah 0 derajat Celsius di Pegunungan Jayawijaya - Irian. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Irian: Puncak Trikora (Mt. Wilhelmina - 4730 m) dan Puncak Jaya (Mt. Carstenz, 5030 m).
Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut.
Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.
Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya. Kekuatan El Nino berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, antara lain indeks Osilasi selatan atau Southern Oscillation.
Data-data geografis
Lokasi: Sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Koordinat geografis: 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT
Referensi peta: Asia Tenggara
Wilayah:
total darat: 1.922.570 km²
daratan non-air: 1.829.570 km²
daratan berair: 93.000 km²
lautan: 3.257.483 km²
Garis batas negara:
total: 2.830 km: Malaysia 1.782 km, Papua Nugini 820 km, Timor Leste 228 km
Negara tetangga yang tidak berbatasan darat: India di barat laut Aceh, Australia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Birma
Garis pantai: 54.716 km
Klaim kelautan: diukur dari garis dasar kepulauan yang diklaim
zona ekonomi khusus: 200 mil laut
laut yang merupakan wilayah negara: 12 mil laut
Cuaca: tropis; panas, lembab; sedikit lebih sejuk di dataran tinggi
Dataran: kebanyakan dataran rendah di pesisir; pulau-pulau yang lebih besar mempunyai pegunungan di pedalaman
Tertinggi & terendah:
titik terendah: Samudra Hindia 0 m
titik tertinggi: Puncak Jaya 5.030 m
Sumber daya alam: minyak tanah, kayu, gas alam, kuningan, timah, bauksit, tembaga, tanah yang subur, batu bara, emas, perak
Kegunaan tanah:
tanah yang subur: 9,9%
tanaman permanen: 7,2%
lainnya: 82,9% (perk. 1998)
Wilayah yang diairi: 48.150 km² (perk. 1998)
Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor.
Lingkungan - masalah saat ini: penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara di daerak perkotaan (Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan permanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo, Jawa Timur.
Lingkungan - persetujuan internasional:
bagian dari: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perkayuan Tropis 83, Perkayuan Tropis 94, Dataran basah
ditanda tangani, namun belum diratifikasi: Perubahan Iklim - Protokol Kyoto, Pelindungan Kehidupan Laut
Geografi - catatan: di kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau (6.000 dihuni); dilintasi katulistiwa; di sepanjang jalur pelayaran utama dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik
Sumber : wikipedia .
Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara kering, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun.
Namun suhu juga sangat bevariasi; dari rata-rata mendekati 40 derajat Celsius pada musim kemarau di lembah Palu - Sulawesi dan di pulau Timor sampai di bawah 0 derajat Celsius di Pegunungan Jayawijaya - Irian. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Irian: Puncak Trikora (Mt. Wilhelmina - 4730 m) dan Puncak Jaya (Mt. Carstenz, 5030 m).
Ada 2 musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau, pada beberapa tempat dikenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut.
Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 milimeter setahun, namun juga sangat bervariasi; dari lebih dari 7000 milimeter setahun sampai sekitar 500 milimeter setahun di daerah Palu dan Timor. Daerah yang curah hujannya rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan delta Mamberamo di Irian.
Setiap 3 sampai 5 tahun sekali sering terjadi El-Nino yaitu gejala penyimpangan cuaca yang menyebabkan musim kering yang panjang dan musim hujan yang singkat. Setelah El Nino biasanya diikuti oleh La Nina yang berakibat musim hujan yang lebat dan lebih panjang dari biasanya. Kekuatan El Nino berbeda-beda tergantung dari berbagai macam faktor, antara lain indeks Osilasi selatan atau Southern Oscillation.
Data-data geografis
Lokasi: Sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Koordinat geografis: 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT
Referensi peta: Asia Tenggara
Wilayah:
total darat: 1.922.570 km²
daratan non-air: 1.829.570 km²
daratan berair: 93.000 km²
lautan: 3.257.483 km²
Garis batas negara:
total: 2.830 km: Malaysia 1.782 km, Papua Nugini 820 km, Timor Leste 228 km
Negara tetangga yang tidak berbatasan darat: India di barat laut Aceh, Australia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Birma
Garis pantai: 54.716 km
Klaim kelautan: diukur dari garis dasar kepulauan yang diklaim
zona ekonomi khusus: 200 mil laut
laut yang merupakan wilayah negara: 12 mil laut
Cuaca: tropis; panas, lembab; sedikit lebih sejuk di dataran tinggi
Dataran: kebanyakan dataran rendah di pesisir; pulau-pulau yang lebih besar mempunyai pegunungan di pedalaman
Tertinggi & terendah:
titik terendah: Samudra Hindia 0 m
titik tertinggi: Puncak Jaya 5.030 m
Sumber daya alam: minyak tanah, kayu, gas alam, kuningan, timah, bauksit, tembaga, tanah yang subur, batu bara, emas, perak
Kegunaan tanah:
tanah yang subur: 9,9%
tanaman permanen: 7,2%
lainnya: 82,9% (perk. 1998)
Wilayah yang diairi: 48.150 km² (perk. 1998)
Bahaya alam: banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, gunung lumpur, tanah longsor.
Lingkungan - masalah saat ini: penebangan hutan secara liar/pembalakan hutan; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara di daerak perkotaan (Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor ke 3 di dunia); asap dan kabut dari kebakaran hutan; kebakaran hutan permanen/tidak dapat dipadamkan; perambahan suaka alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan; semburan lumpur liar di Sidoarjo, Jawa Timur.
Lingkungan - persetujuan internasional:
bagian dari: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perkayuan Tropis 83, Perkayuan Tropis 94, Dataran basah
ditanda tangani, namun belum diratifikasi: Perubahan Iklim - Protokol Kyoto, Pelindungan Kehidupan Laut
Geografi - catatan: di kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau (6.000 dihuni); dilintasi katulistiwa; di sepanjang jalur pelayaran utama dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik
Sumber : wikipedia .
perekonomian indonesia
b)Penduduk dan Kemiskinan
Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Bank Dunia memperkirakan bahwa 1,2 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Setengah dari jumlah itu, hidup dalam kemiskinan absolut: tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang paling dasar sekalipun. UNDP memperkirakan bahwa 2/3 penduduk miskin di dunia berada di 9 negara Afrika-Asia dan 1 Amerika Latin: Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Pilipina, Cina, Viet Nam, dan Brazil. Sebagian besar penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak di pedesaan. Kondisi kemiskinan sangat akut terutama pada keluarga yang dikepalai wanita yang suaminya pergi ke kota mencari pekerjaan. Seperti dilansir UNDP (1994), dunia kini bukan saja sedang mengalami globalisasi ekonomi, melainkan juga globalisasi kemiskinan. “Kemiskinan kini tidak lagi mengenal batas negara. Kemiskinan telah menjadi fenomena global. Ia berjalan menyebrangi perbatasan, tanpa paspor, dalam bentuk perdagangan obat-obat terlarang, penyakit, polusi, migrasi, terorisme, dan ketidakstabilan politik.”
Dua masalah serius yang menyebabkan rendahnya pembangunan sosial di negara-negara berkembang dan terbelakang adalah tekanan penduduk dan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan penduduk dunia tahun 1995 mencapai 1,7%. Dengan tingkat pertumbuhan itu, jumlah penduduk dunia akan mencapai 6,1 miliar di tahun 2000, 7 miliar di tahun 2010, dan 8,2 miliar pada tahun 2025. Ironisnya, 80% dari pertumbuhan penduduk dunia sejak tahun 1960 terkonsentrasi di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan 95% dari peningkatan ini terkonsentrasi di negara-negara miskin di wilayah tersebut.
Berdasarkan studi terhadap 160 negara, Estes (1998) mengklasifikasikan potret pembangunan sosial kedalam tiga kategori: Negara Maju (World Social Development Leaders), Negara Berkembang Menengah (Middle Performing Countries), dan Negara Berkembang Terbelakang (Socially Least Developing Countries). Penduduk dan kemiskinan adalah permasalahan penting dalam pembangunan di suatu negara ,karena kemajuann suatu negara itu di ukur dari tingkat kesejahteraan penduduknya .
Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Bank Dunia memperkirakan bahwa 1,2 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Setengah dari jumlah itu, hidup dalam kemiskinan absolut: tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang paling dasar sekalipun. UNDP memperkirakan bahwa 2/3 penduduk miskin di dunia berada di 9 negara Afrika-Asia dan 1 Amerika Latin: Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Pilipina, Cina, Viet Nam, dan Brazil. Sebagian besar penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak di pedesaan. Kondisi kemiskinan sangat akut terutama pada keluarga yang dikepalai wanita yang suaminya pergi ke kota mencari pekerjaan. Seperti dilansir UNDP (1994), dunia kini bukan saja sedang mengalami globalisasi ekonomi, melainkan juga globalisasi kemiskinan. “Kemiskinan kini tidak lagi mengenal batas negara. Kemiskinan telah menjadi fenomena global. Ia berjalan menyebrangi perbatasan, tanpa paspor, dalam bentuk perdagangan obat-obat terlarang, penyakit, polusi, migrasi, terorisme, dan ketidakstabilan politik.”
Dua masalah serius yang menyebabkan rendahnya pembangunan sosial di negara-negara berkembang dan terbelakang adalah tekanan penduduk dan kemiskinan. Tingkat pertumbuhan penduduk dunia tahun 1995 mencapai 1,7%. Dengan tingkat pertumbuhan itu, jumlah penduduk dunia akan mencapai 6,1 miliar di tahun 2000, 7 miliar di tahun 2010, dan 8,2 miliar pada tahun 2025. Ironisnya, 80% dari pertumbuhan penduduk dunia sejak tahun 1960 terkonsentrasi di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dan 95% dari peningkatan ini terkonsentrasi di negara-negara miskin di wilayah tersebut.
Berdasarkan studi terhadap 160 negara, Estes (1998) mengklasifikasikan potret pembangunan sosial kedalam tiga kategori: Negara Maju (World Social Development Leaders), Negara Berkembang Menengah (Middle Performing Countries), dan Negara Berkembang Terbelakang (Socially Least Developing Countries). Penduduk dan kemiskinan adalah permasalahan penting dalam pembangunan di suatu negara ,karena kemajuann suatu negara itu di ukur dari tingkat kesejahteraan penduduknya .
perekonomian indonesia
I. Masalah pokok pembangunan di indonesia:
Di Indonesia ada beberapa masalah pokok yang menghambat penbangunan ,di sini saya akan memberikan penjelasan untuk masalah tersebut ,dari berbagai sumber yang saya kutip dan saya tambahkan . masalah tersebut adalah sebagai berikut :
a)Dualisme kepemimpinan/perantara
Pemimpin adalah satu organ yang sangat vital dalam negara untuk menentukan suatu keputusan dan kebijakan untuk membangun negara yang di pimpinya , bagaimana jadinya kalau di negara kita terjadi dualisme kepemimpinan , pastinya akan ricuh untuk mempertahan kan prinsip masing masing , karena setiap manusia merasa dirinya adalah seorang pemimpin ,maka setiap akan menentukan kebijakan pastinya akan sulit ,karena setiap orang mempunyai pikiran untuk mengambil kebijakan yang berbeda ,lebih bahaya lagi apabila salah satu pemimpin tidak mau mengalah untuk mengambil keputusan ,pasti merasa akan selalu paling benar , begitu juga apabila tuhan memiliki kuantitas lebih dari satu ,pastinya sistem kehidupan akan bergejolak menentukan arah dan pandangan masing-masing . Seharusnya, pemimpin itu satu dan yang lainya saling membantu pemimpnya untuk mengembangkan negara nya ,biarlah masyarakat menentukan pemimpin negaranya masing-masing ,dan yang tidak terpilih menjadi pemimpin seharusnya berbesar hati menerima semua keadaan ,dan ikut mengikuti sistem yang ada, dan membangun bangsa ini bersama sama bukan saling menjatuhkan satu sama lain , apa bila terjadi penyimpangan dalam pengambilan kebijakan maka wajib dirundingkan dengan petinggi petinggi lainya agar bisa dapat bisa di luruskan , pemimpin juga seorang manusia yang terkadang punya salah dan kita membantu untuk meluruskan ,tentu dengan batasan-batasan terentu dan tidak melampaui batasan hak dan kewajiban sebagai mayarakat dan orang orang di bawah pimpinanya ,jangan menanggap kita semua adalah pemimpin dan bisa memaksakan kehendak satu sama lain . itu menjadi penghambat pembangunan ,seharusnya membangun tetapi dualisme kepimimpinan akan membuat suatu negara ricuh .
Di Indonesia ada beberapa masalah pokok yang menghambat penbangunan ,di sini saya akan memberikan penjelasan untuk masalah tersebut ,dari berbagai sumber yang saya kutip dan saya tambahkan . masalah tersebut adalah sebagai berikut :
a)Dualisme kepemimpinan/perantara
Pemimpin adalah satu organ yang sangat vital dalam negara untuk menentukan suatu keputusan dan kebijakan untuk membangun negara yang di pimpinya , bagaimana jadinya kalau di negara kita terjadi dualisme kepemimpinan , pastinya akan ricuh untuk mempertahan kan prinsip masing masing , karena setiap manusia merasa dirinya adalah seorang pemimpin ,maka setiap akan menentukan kebijakan pastinya akan sulit ,karena setiap orang mempunyai pikiran untuk mengambil kebijakan yang berbeda ,lebih bahaya lagi apabila salah satu pemimpin tidak mau mengalah untuk mengambil keputusan ,pasti merasa akan selalu paling benar , begitu juga apabila tuhan memiliki kuantitas lebih dari satu ,pastinya sistem kehidupan akan bergejolak menentukan arah dan pandangan masing-masing . Seharusnya, pemimpin itu satu dan yang lainya saling membantu pemimpnya untuk mengembangkan negara nya ,biarlah masyarakat menentukan pemimpin negaranya masing-masing ,dan yang tidak terpilih menjadi pemimpin seharusnya berbesar hati menerima semua keadaan ,dan ikut mengikuti sistem yang ada, dan membangun bangsa ini bersama sama bukan saling menjatuhkan satu sama lain , apa bila terjadi penyimpangan dalam pengambilan kebijakan maka wajib dirundingkan dengan petinggi petinggi lainya agar bisa dapat bisa di luruskan , pemimpin juga seorang manusia yang terkadang punya salah dan kita membantu untuk meluruskan ,tentu dengan batasan-batasan terentu dan tidak melampaui batasan hak dan kewajiban sebagai mayarakat dan orang orang di bawah pimpinanya ,jangan menanggap kita semua adalah pemimpin dan bisa memaksakan kehendak satu sama lain . itu menjadi penghambat pembangunan ,seharusnya membangun tetapi dualisme kepimimpinan akan membuat suatu negara ricuh .
Langganan:
Postingan (Atom)