Selasa, 10 April 2012

Pengangguran

Nama : Sarifudin
NPM  : 26210387
Kelas  : 2EB20

SRAGEN–Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sragen 2011 menyebutkan jumlah pengangguran di Kabupaten Sragen mencapai 18.911 orang. Angka pengangguran tersebut menurun bila
dibandingkan jumlah pengangguran tahun sebelumnya, yakni 19.777 orang.
Wakil Bupati (Wabup) Sragen, H Daryanto, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi atas LKPj Bupati Sragen 2011 dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Kamis (5/4/2012), menerangkan penurunan jumlah pencari kerja itu belum tentu menjadi indikator keberhasilan pengurangan pengangguran. Indikator pengurangan pengangguran bisa diukur dengan empat hal.
“Pertama, jumlah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia meningkat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kedua, pengisian lowongan kerja semakin banyak, baik melalui program
antarkerja lokal (AKL), antarkerja antardaerah (AKAD) dan antarkerja antarnegara (AKAN). Ketiga, perluasan kerja semakin banyak terutama melalui wira usaha baru dan usaha mandiri. Terakhir, tingkat
kesejahteraan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin besarnya penduduk usia kerja yang melanjutkan ke perguruan tinggi,” tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sragen, Tasripin, menambahkan selama 2011 Disnakertrans melakukan langkah-langkah mengurangi pengangguran berdasarkan indikator tersebut. Dia menyatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam menyediakan lowongan tenaga kerja melalui program job canvasing.
“Kami juga melakukan job matching antara lowongan kerja yang tersedia dengan pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans. Selain itu, kami juga mengembangkan program perluasa kerja khususnya
membentuk wira usaha baru dan memfasilitasi pencari kerja dengan pembekalan usaha mandiri,” paparnya.
Ada perbedaan data dalam LKPj 2010 yang menyebut angka pengangguran hanya 4.377 orang, sedangkan di LKPj 2011 tercatat 19.777 orang. Menurut Tasripin, perbedaan data itu disebabkan LKPj 2010 hanya
menggunakan data penganggguran yang tercatat di Disnakertrans.
“Sedangkan angka 19.777 orang itu, merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja di 2010.” pungkasnya.

Penyelesaian : pengangguran di Indonesia jua menjadi hal serius yang harus di selesaikan , karena bangsa yang maju itu dilihat dari masyarakat nya itu sendiri
Cara mengurangi masalah pengagguran yaitu kembali pada masyarakat itu sendiri ,  apabila masyarakat itu kreatif maka dengan sendirinya pemikiran mereka akan dinamis , karena ke kreatifan itu sendiri,
Pemerintah juga harus ikut membantu dalam memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat menjadi kreatif dengan membuka tempat les dan tempat kursus agar sumber daya manusia itu menjadi terlatih dan otomatis pengangguran itu dapat di tekan karena sumber daya manusia yang sudah terlatih.

Senin, 09 April 2012

korupsi

Nama  : Sarifudin
NPM    : 26210387
Kelas  : 2EB20

JAKARTA--MICOM: Korupsi sebagai sebuah perilaku, kini sudah menjadi penyakit akut yang menjangkiti seantero negeri dengan berbagai dampaknya yang menggerogoti. Jika dahulu perilaku ini hanya dilakukan segelintir, kini secara terang-terangan dilakukan berbagai kalangan secara profesional dan sistematis. 

Lebih hebat lagi, pukulan balik kemudian sering diterima oleh lembaga-lembaga antikorupsi dari para aktor korupsi tersebut. "Banyak cara saat ini dilakukan para koruptor untuk membunuh karakter penggiat antikorupsi dengan delegitimasi institusi, menurunkan wibawa pemerintah, mengadu domba bahkan sampai menciptakan chaos," ujar Penasihat KPK Said Zainal Abidin dalam seminar bertajuk Korupsi Dalam Perspektif Islam yang diselenggarakan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Rabu (4/4). 

Menurut Said, sebab terjadinya korupsi yang kemudian memiskinkan negeri adalah faktor budaya, dimana perilaku ini seperti sudah diterima masyarakat, dan hukum menjadi faktor luar yang pasti akan mendapat perlawanan jika masuk dalam pemebrantasannya. Tidak hanya itu, faktor kesetiaan terhadap keluarga dan kelompok menjadi salah satu alasan korupsi di Indonesia sulit diberantas. 

Selain itu secara psikologis, Said menambahkan, masyarakat melihat, jika orang baik korup, maka yang lain dianggap sah-sah saja, bahkan ada alasan seseorang melakuka korupsi karena takut terkucil. Secara ekonomi, korupsi makin banyak dilakukan karena beralasan sekedar mencukupi kebutuhan. 

"Dalam hal ini negara tidak memberikan kompensasi yang layak, dimana tidak ada jaminan orang jujur hidup layak. Itu dulu yang harus diperjuangkan. Selain keadaan sistem administrasi yang lemah, pejabat yang serakah serta ringannya hukuman bagi koruptor," jelas Said. (HZ/OL-04) 
Penyelesaian : korupsi agar tidak menjadi kebiasaan mungkin harus di beri hukuman yang benar-benar membuat jera para terdakwa kasus korupsi yang disebut koruptor ,
Dan dalam pemberantasan nya harus benar-benar ada kerja sama dari berbagai pihak agar korupsi ini dapat tersapu bersih dari Negara ini , karena korupsi ini yang dirugikan adalah semua masyarakat karena hak masyarakat telah di ambil secara diam diam

masalah kemiskinan

Nama : Sarifudin
NPM   : 26210387
Kelas  : 2EB20

BPS: Penduduk Miskin Indonesia Sebanyak 32,53 Juta Jiwa
Rabu, 1 Juli 2009 18:52 WIB | Ekonomi & Bisnis | Makro | Dibaca 4617 kali

Jakarta (ANTARA News)- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Hasil ini menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi)," kata Deputi Statistik Sosial BPS, Arizal Manaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa.

Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota.

Jumlah orang miskin di perkotaan, bila dibandingkan survei Maret 2008, mengalami penurunan sebesar 850 ribu jiwa. Sedangkan di pedesaan bila dibandingkan Maret 2008, penduduk miskin berkurang 1,5 juta jiwa.

Ia mengatakan, penurunan jumlah kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, naiknya upah riil buruh tani dan bangunan. Upah buruh riil petani di pedesaan rata-rata naik sebesar 13,22 persen. Sedangkan upah buruh bangunan di perkotaan rata-rata naik 10,61 persen.

Kedua, nilai tukar petani pangan selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen. Sedangkan untuk nilai tukar petani di sektor perikanan (nelayan) naik 5,27 persen.

"Sehingga ada tambahan pendapatan," katanya.

Ketiga, menurut dia, penurunan itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional sekolah (BOS) dan juga Kebijakan Beras untuk masyarkat miskin (raskin).

"Ini ada dampaknya, kan dengan kebijakan itu maka pendapatan bertambah (BLT), disisi lain pengeluaran juga berkurang (BOS dan raskin)," katanya.

Ketika ditanyakan, apakah kebijakan tersebut bila dilakukan pada bulan Maret saja sesuai dengan survei yang dilakukan yaitu pada bulan Maret akan mempengaruhi, Arizal menjawab, survei dilakukan pada bulan Maret, dan hal itu mengukur kemiskinan di bulan Maret 2009, namun hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebelumnya

Penyelesaian :
Program pemerintah melalui kebijakan-kebijakan nya harus merata dibagi ke setiap masyarakat yang membutuhkan nya
Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama mengawasi program-program pemerintah dalam membagikan bantuan bantuan dalam membantu orang orang tidak mampu agar semua bantuan nya dapat merata dan tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan, dan pemerintah harus menindak tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan bantuan ini


sumber : google

Hutang luar negeri yang membengkak

Nama   : Sarifudin
NPM   : 26210387
Kelas   : 2eb20

Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5 miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu), lalu Jepang US$ 1,5 miliar, Australia US$ 1 miliar, dan ADB US$ 1 miliar. 
Utang tersebut berlaku selama dua tahun. Jika utang ini benar-benar ditarik seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, maka jumlah ini akan menjadi jumlah utang luar negeri terbesar dalam sejarah utang, sejak berdirinya Indonesia. 

Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada pada kisaran US$ 69 juta dollar. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US$ 58.791 juta dollar. 

Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar (2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006), US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadi US$ 65,446 akhir 2008.

Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah. Berikut tabel pembayaran utang Luar Nergeri
Dalam Juta USD
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pokok 4,163 4,265 4,567 4,955 5,222 5,626 5,787 6,322 6,569
Bunga 2,946 2,879 2,748 2,632 2,463 1,330 2,255 2,277 2,213
Biaya 30 33 34 24 32 9 25 21 59
Total 7.139 7.177 7.349 7.611 7.717 6.965 8.067 8.620 8.841
• Sumber : DMO dan BI, diolah 

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia tidak akan lunas pada tahun 2045. 

Padahal, jumlah utang tersebut masih belum menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral, Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat penjualan SUN (Surat Utang Negara). 

Total Utang Pemerintah Indonesia, secara kumulatif (Utang Luar Negeri/ULN dan SUN) sampai dengan akhir 2008, sudah mencapai Rp. 1,623 trillyun. 
Dalam Trilyun Rupiah
Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
U LN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
SUN 652 661 655 649 662 656 748 801 906
Total 1,164 1,263 1,249 1,240 1,275 1,268 1,310 1,387 1,623
Sumber : DMO, perkembangan Utang Indonesia 

Bahkan hingga akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia menjadi US$ 65.738 juta dollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumlah ini sudah merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah utang Indonesia. 

Dapat dibayangkan berapa jumlah utang Luar Negeri yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Seandainya, pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang SUN.
Alasan Pemerintah Indonesia menangguk utang sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, untuk mengatasi krisis merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. 
Alih-alih keluar dari krisis keuangan, pemerintah justru menciptakan bom waktu untuk menimbulkan krisis yang lebih besar. 
Jika kesepakatan utang baru sebesar 5,5 milyard dollar Amerika, maka prediksi krisis multi dimensi yang lebih jauh akan terjadi, sebagai berikut :
Pertama, krisis akibat kebijakan fiskal dan moneter. 
Pemerintah tentu akan sekuat tenaga meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk : 1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak yang harus dibayar, 2) penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi, 3) peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh. 4) Peningkatan eksport migas dan non migas, 5) peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari setiap departemen dan lembaga negara non departemen, 6) pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Disamping itu, pemerintah juga akan 7) mengurangi pagu alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan lembaga non departemen,

mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai pada batas 0 atau tidak ada subsidi. 

Akibatnya, beban kehidupan rakyat semakin berat, dalam bentuk meningkatnya pengeluaran rumah tangga dan kelompok usaha kecil untuk pembayaran pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi, makin mahalnya harga barang dan jasa dan semakin memburuknya dan mahalnya layanan dasar. 

Akibat lanjut dari kebijakan fiskal dan moneter yang diabdikan untuk kepentingan membayar utang ini, tentu akan berdampak lansung pada melonjaknya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan menurunnya kemampuan manufaktur dalam negeri dan eksport.

Semua peningkatan pendapatan dari rakyat dan penghematan pengeluaran untuk kebutuhan rakyat, akan diabdikan untuk kepentingan pengumpulan dana demi membayar cicilan pokok, bunga dan biaya utang. 
Kedua, Krisis kedaulatan akibat perikatan utang. Krisis keadualatan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya persyaratan (Conditionality) dalam klasul-klasul (loan Agreement) yang disepakati antara negara atau lembaga keuangan Internasioanal sebagai Lender (pemberi utang) dengan Pemerintah Indonesia sebagai penghutang (borrower) . 

Sebagian besar syarat-syarat dalam perjanjian utang menuntut agar pemerintah Indonesia membuat dan mengimlementasikan kebijakan baru sesuai dengan pesanan Lender. 

Disamping itu, Lender seringkali memberlakukan aturannya sendiri dan menolak mengikuti hukum, sistem dan prosedur yang berlaku di negara penghutang. Lemahnya kemampuan negosiasi dalam perjanjian utang atau adanya kepentingan pribadi birokrat untuk memperoleh keuntungan, mengakibatkan sebagian besar dari loan agreement, yang sekarang telah mencapai lebih dari 4.500 perjanjian utang, menempatkan Indonesia pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. 

Secara kasat Loan Agreement merupakan ”Waiver of Immunity” (surat pernyataan pelepasan hak kekebalan) dan transfer of Souvereignity (pelepasan kedaulatan)
Ketiga, krisis akibat tekenan ekonomi global. Munurunnya permintaan barang dan jasa dari Indonesia, berakibat pada menurunnya ekport, pemulangan tenaga kerja Indonesia baik pekerja domestik maupun pekerja pada perkebunan atau manufaktur akan menambah jumlah penganguran di Indonesia. Selain itu, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, akan berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang. 

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis dengan menyepakati utang sebesar 5,5 milyard dolar merupakan cara mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar, meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran utang, utang tersebut tidak akan lunas dalam 60 tahun ke depan. 

Hampir dapat dipastikan- dan ini juga terjadi di beberapa negara di dunia- bahwa kemiskinan dan penggangguran yang akut, sangat rawan memicu konflik politik maupun sosial, yang harus dibayar sangat mahal oleh rakyat dan pemerintahan Indonesia. Pada gilirannya, gagal bayar utang ini, akan menjerumuskan Negeri tercinta ini kedalam situasi negara yang menyandang predikat sebagai Negara yang Gagal (Failure State). Who will save my be loved Indonesia ?

Penyelesaian : pemerintah dan rakyat harus bekerja sama memutar otak untuk mengurangi hutang kepada luar negeri.
Pemerintah harus berinisiatif memutar otak lagi dengan  menggunakan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia untuk meningkatkan pendapatan nasional agar tidak mengandalkan hutang luar negeri.
Dari sisi masyarakat , yaitu harus mendukung program pemerintah yang ingin mengurangi hutang walaupun dengan cara menaikan harga bbm,dsb agar subsidi dapat ditekan dan tidak perlu mengeluarkan apbn yang banyak.
Sumber : - google
-   http:// Kebijakan%20Utang%20Indonesia%20Mengatasi%20Krisis%20dengan%20Menciptakan%20Krisis%20Baru.htm     

inflasi dalam kehidupan sehari hari

Nama          : Sarifudin
Npm           : 26210387
Kelas          : 2eb20

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, penyebab utama inflasi adalah melambungnya harga cabai rawit. "Ini karena kurang pasokan dari sentra-sentra produksi, dimana terjadi kenaikan pada 46 kota IHK (indeks harga konsumen) dari 66 kota IHK. Naiknya cukup tinggi mulai dari minggu pertama Maret," tuturnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Inflasi cabai rawit tertinggi terjadi di Kediri 86% dan Gorontalo 84%. Sementara untuk di kota-kota lainnya naik sekitar 10-50%.

Faktor kedua yang mempengaruhi inflasi adalah cabai merah. Ia mengungkapkan, di Denpasar terjadi kenaikan 68%, Kediri 66%, kota-kota lainnya terjadi kenaikan antara 10-50%. Selanjutnya, faktor ketiga penyumbang inflasi adalah kenaikan harga rokok kretek filter. "Ini dipengaruhi kenaikan cukai rokok di 33 kota IHK dari 66 kota IHK yang diamati. Kenaikan tertinggi di Tangerang 6 persen, di Padang 5 persen," ungkapnya.

Sedangkan penghambat laju inflasi, lanjutnya, adalah harga beras seiring dengan adanya panen raya Maret-April 2012. Harga beras terjadi penurunan pada 44 kota IHK, dengan Serang turun 9%, Sukabumi dan Mataram turun 8%.

Penghambat laju inflasi Maret 2012 adalah harga daging ayam ras pada 56 kota IHK. Penurunan terbesar terjadi di Samarinda 13% dan Tarakan 12%. "Tapi masih ada 9 kota yang inflasi, tapi tidak signifikan," ujarnya.

Penyelesaian :
Pemerintah melalui menteri-menteri harus mengeluarkan kebijakan yang mengontrol terjadinya inflasi yaitu dengan cara menerapkan kebijakan kontraksi agar inflasi dapa di imbangi dengan komoditi nya .

Sumber : http:// BPS%20%20Harga%20Cabe%20Rawit%20Penyebab%20Inflasi%20Maret%20-%20ekonomi.inilah.com.htm